“Dapat disimpulkan bahwa pada sekolah swasta itu memberlakukan seragam dan atribut sendiri di luar SKB Tiga Menteri, dan tidak menggunakan atribut lain selain yang ditentukan yayasan,” ungkap Wawali.
Wawali menegaskan Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon lewat Badan Kesbangpol tengah berupaya menelusuri persoalan ini, agar tidak menjadi polemik di masyarakat.
“Persoalan ini hendaknya tidak dijadikan polemik yang berlebihan, karena isu-isu seperti ini sangat sensitif bila dikaitkan dengan kehidupan sosial masyarakat kota Ambon,” kata Wawali.
Hadler meminta masyarakat, agar tetap tenang dan jangan terpancing status di media sosial yang belum tentu sesuai dengan kenyataan yang terjadi.
Untuk diketahui pemilik akun FB atas nama Shelvia Kanal dalam salah satu postingannya mempertanyakan pelarangan hijab di sekolah kepada anak T yang dinilai menyalahi prinsip toleransi dan Bhineka Tunggal Ika.
“Tugas anak bersekolah pada dasarnya untuk membangun kecerdasan intelektual anak, kecerdasan spiritual dan kecerdasan emosional anak. Point spritual quotien anak akan tercederai ketika apa yang diyakini menjadi nilai – nilai positif dalam ajarannya dilarang, karena salah memaknai toleransi.” tulisnya.
Sementara itu, dalam SKB Tiga Menteri yakni Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama, sebagaimana diakes lewat setkab.go.id bahwa SKB Ini mengatur tentang penggunaan pakaian seragam dan atribut bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan pada lingkungan sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah atau sekolah negeri, baik jenjang pendidikan dasar maupun menengah. (nicolas/agi)
