“Banyak keluhan yang masuk akibat antrean yang memakan waktu setengah hari, sehingga kebanyakan pengendara harus rugi waktu dan pendapatan hanya untuk BBM sekali operasional. Ini ironis,” ujarnya.
Menurutnya, persoalan antrean tidak bisa dilihat sebatas persoalan teknis di lapangan. Sebab, panjangnya antrean turut berdampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat yang menggantungkan pendapatan dari kendaraan dan mobilitas harian.
DPRD Malra, kata Stepanus, ingin memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan sesuai ketentuan dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara adil.
Harga Mitan Rp45 Ribu per 5 Liter Jadi Sorotan
Selain BBM bersubsidi, DPRD Malra juga akan menyoroti persoalan minyak tanah yang disebut beredar di luar pangkalan dengan harga jauh di atas harga eceran tertinggi (HET).
Di tengah kebutuhan rumah tangga masyarakat, minyak tanah disebut dijual pada kisaran Rp35 ribu hingga Rp45 ribu untuk kemasan 5 liter.
Kondisi tersebut menjadi perhatian DPRD karena menyangkut rantai distribusi dan pengawasan harga komoditas yang masih digunakan masyarakat.
“Ini tentu akan menjadi titik fokus pembahasan, mulai dari rantai distribusi BBM, kendala hingga beredarnya mitan di atas HET, biar semua terang benderang ke masyarakat,” tegas politisi PDI Perjuangan tersebut.









