Pertama, rute kapal cepat Tulehu–Amahai yang disebut menerapkan tarif komersial tanpa menyediakan pilihan kelas ekonomi sebagaimana yang diklaim diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 93 Tahun 2013.
Kedua, rute Tulehu–Saparua yang menurut Hena Hetu menggunakan nomenklatur tarif yang diduga tidak sesuai ketentuan.
Ketiga, lintasan penyeberangan Hunimua–Waipirit. Hena Hetu mempertanyakan penerapan tarif suplesi oleh ASDP yang menurut mereka tidak mengacu pada Keputusan Gubernur Maluku Nomor 1625 Tahun 2024.
Sorotan juga diarahkan pada tarif kapal cepat rute Ambon–Moa. Hena Hetu menyebut tarif yang dibebankan kepada penumpang diduga mencapai sekitar Rp750 ribu, sementara tarif yang mereka sebut diatur dalam ketentuan berada di kisaran Rp359 ribu.
Alteredik mengatakan, jika perbedaan tersebut benar terjadi dan tidak memiliki dasar hukum yang sah, kondisi itu perlu segera diperiksa karena berpotensi bertentangan dengan ketentuan tarif angkutan laut dalam negeri.
Ia merujuk pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 109 Tahun 2017.
Selain tarif, Hena Hetu juga mempertanyakan dugaan pengoperasian kapal penyeberangan dari pelabuhan laut yang secara fungsi diperuntukkan bagi angkutan laut umum.











