Porostimur.com, Ambon – Tata kelola transportasi laut di Maluku kembali disorot. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Hena Hetu mendesak pemerintah dan regulator melakukan audit menyeluruh terhadap tarif angkutan laut dan penyeberangan yang dinilai berpotensi merugikan masyarakat kepulauan.
Desakan itu disampaikan Sekretaris Jenderal DPP Hena Hetu Alteredik Sabandar, melalui opini bertajuk “Maluku Dalam Cengkeraman Mafia Transportasi: Ketika Urat Nadi Konektivitas Kepulauan Dirampas di Tangan Sendiri”.
Hena Hetu menilai terdapat sejumlah dugaan ketidaksesuaian dalam penerapan tarif dan tata kelola transportasi laut di Maluku yang perlu segera diperiksa oleh instansi berwenang.
Alteredik mengatakan, persoalan transportasi laut tidak bisa dipandang sebatas urusan tarif. Bagi Maluku yang sebagian besar wilayahnya merupakan laut, transportasi menjadi urat nadi masyarakat untuk mengakses ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga mobilitas antarpulau.
“Maluku merupakan salah satu provinsi termiskin di Indonesia. Ketika biaya transportasi semakin mahal akibat dugaan penyimpangan tata kelola, masyarakat kepulauan menjadi pihak yang paling dirugikan,” ujarnya.
Tiga Lintasan Disorot, Tarif Ambon-Moa Ikut Dipersoalkan
Dalam pernyataannya, Hena Hetu menyoroti sedikitnya tiga lintasan yang menurut mereka perlu mendapatkan perhatian regulator.









