Porostimur.com, Ambon — Tanah leluhur kembali menjadi sumber keresahan di tengah masyarakat adat Maluku. Di berbagai wilayah, persoalan tanah adat terus muncul dan berhadapan dengan kepentingan yang beragam. Di tengah situasi itu, satu pertanyaan mulai mengemuka: di mana suara lembaga adat ketika tanah yang diwariskan leluhur masyarakat adat dipersoalkan?
Pertanyaan itu disampaikan Vigel Faubun yang menyoroti keberadaan dan peran Majelis Latu Pati Maluku dalam berbagai persoalan yang menyangkut hak masyarakat adat.
Bagi Faubun, masyarakat adat memiliki alasan untuk mempertanyakan posisi lembaga adat ketika tanah leluhur mereka berada dalam persoalan atau berhadapan dengan kepentingan pihak lain.
“Di mana suara Majelis Latu Pati Maluku?” demikian pertanyaan yang ia lontarkan di tengah keresahan mengenai persoalan tanah adat di Maluku.
Menurutnya, lembaga adat semestinya tidak hanya hadir pada momentum tertentu atau ketika kepentingan politik membutuhkan legitimasi dari masyarakat adat.
Justru, kata dia, ukuran penting keberadaan lembaga adat terlihat ketika masyarakat adat berada dalam situasi sulit dan membutuhkan pendampingan serta suara yang memperjuangkan kepentingan mereka.
Ketika Tanah Leluhur Dipersoalkan, Adat Tak Boleh Diam
Faubun menilai persoalan tanah adat tidak dapat dilihat semata-mata sebagai persoalan kepemilikan atau nilai ekonomi.
