Porostimur.com, Jakarta — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memastikan penguatan tata ruang menjadi kunci utama dalam mendukung pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto agar berjalan terencana dan tidak memicu konflik pertanahan.
Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana, mengatakan program strategis seperti swasembada pangan, swasembada energi, hilirisasi, hingga pembangunan tiga juta rumah membutuhkan pengelolaan ruang yang tertib, terintegrasi, dan berkeadilan.
“Swasembada pangan, swasembada energi, hilirisasi, serta pembangunan tiga juta rumah membutuhkan pengelolaan ruang yang tertib, terintegrasi, dan berkeadilan agar tidak terjadi konflik pemanfaatan lahan. Ruang harus kita kelola dengan baik agar tidak saling memakan ruang itu sendiri,” ujar Suyus dalam Town Hall Meeting Penguatan Penataan Ruang Wilayah di Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Jakarta, Senin (9/2/2026).
Perlindungan Lahan Pangan Jadi Prioritas
Dalam konteks ketahanan pangan nasional, Kementerian ATR/BPN berupaya melindungi penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dalam rencana tata ruang. Berdasarkan data ATR/BPN, alokasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dalam tata ruang provinsi baru mencapai sekitar 67,87 persen.
