“Dan tampaknya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga tidak akan mengajukan PK dan akan segera mengeksekusi putusan ini dalam waktu dekat setelah diterimanya salinan putusan resmi dari Mahkamah Agung,” kata Yusril.
Ia kembali menegaskan, putusan MA hanya membuka kemungkinan PK bagi pihak yang memiliki kedudukan hukum, bukan bagi pihak yang berada di luar perkara.
“Enggak ada, enggak ada. Putusan MK itu udah final. Putusan Mahkamah Agung itu paling PK. Tapi siapa yang mau PK? Mendikdasmen enggak akan PK. Ya. Bahkan akan mengeksekusi putusan,” ujarnya.
Yusril Serahkan Langkah Selanjutnya kepada Gibran
Meski menilai tidak tersedia lagi ruang hukum untuk menguji materi perkara yang sama, Yusril menyerahkan sepenuhnya kepada Gibran mengenai langkah yang akan diambil untuk menjelaskan dan membuktikan dokumen pendidikannya.
Ia mengatakan, pembuktian secara hukum harus dilakukan melalui forum peradilan. Sementara penjelasan kepada masyarakat di luar proses pengadilan dapat disampaikan melalui media komunikasi publik.
“Ya mau membuktikan, mau menjelaskan bagaimana lagi? Menjelaskan kan harus di forum pengadilan. Ya kalau di luar pengadilan barangkali di medsos saja,” paparnya.
Persoalan ini mencuat setelah Gibran dikabarkan menyampaikan niat mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026).
