Namun, dalam pertemuan tersebut, Gibran juga disebut memohon kesempatan kepada Presiden untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui PTUN.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa permohonan tersebut menjadi bagian dari pembicaraan antara Presiden dan Wakil Presiden.
“Bapak Wakil Presiden, Bapak Gibran Rakabuming Raka, dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan untuk membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di Pengadilan Tata Usaha Negara,” ujar Prasetyo di Istana.
Pernyataan Yusril pun menambah perkembangan polemik dokumen pendidikan Gibran setelah MA melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 mengabulkan gugatan H.M. Subhan, menyatakan tidak sah surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran, serta memerintahkan pejabat terkait mencabut keputusan tersebut.
Dengan demikian, perdebatan mengenai dokumen pendidikan Gibran kini tidak hanya menyangkut substansi keabsahan dokumen, tetapi juga konsekuensi hukum dari putusan MA dan ruang yang masih tersedia bagi pihak-pihak terkait untuk menindaklanjutinya.
(Kayla)
Porostimur.com berkomitmen memberikan fakta jernih, terpercaya, dan berimbang. Simak berita dan artikel terbaru kami di: WhatsApp Channel porostimur.com
