Oleh: Damai Hari Lubis, Pengamat Hukum & Politik Mujahid 212
Rule of law, makna dari hukum dalam terapan (aplikasi) yang merupakan kebutuhan hidup dan kehidupan manusia itu sendiri (antroposentrisme).
Indonesia menerapkan rule of law untuk mendorong penegakan hukum yang tidak hanya menjamin hak secara formal melainkan menjamin keadilan subtansial (teori dan praktik) hasil yang akan berhubungan pada hidup dan kehidupan setiap orang dan pada setiap sisi/HAM dan berlaku ke depan (berkesinambungan).
Hakim mempunyai hak dan kebebasan dalam memberikan pertimbangan hukum menurut pengetahuan dan keyakinan hakim (conviction intime) demi membuat putusan terhadap perkara yang teramat sulit yang disidangkannya, maka salah satunya resiko hukum (kausalitas), andai dalam hukum tertulis tidak ditemukan atau dirasa tidak cukup, maka Hakim dapat melakukan penafsiran hukum sebagai buah pertimbangan dan putusannya atau halal melahirkan rule breaking (terobosan hukum).
Hal tingkat kesulitan hakim ini dapat digambarkan dengan tugas hakim mahkamah konstitusi/MK. Ketika menangani perkara sengketa pemilu pilpres (SHPU). Karena SPHU bukan sekedar kepentingan pribadi dari para kontestan capres-cawapres saja saja, tapi NASIB seluruh masyarakat dari semua sisi pandang kebutuhan dalam hidup dan kehidupan berbangsa dan bernegara ke depannya!
