Lalu, MK. semestinya mengkaji adakah tendensi penguasa diluar KPU. ikut campur, yang semestinya berposisi independen/ netralitas (tidak keberpihakan) atau tidak cawe-cawe.
Semua faktor potensi penyimpangan harus ditelaah oleh hakim. Legal standing hakim MK wajib mengusik dan menyimpang dari asas kuantitas atau dengan kata lain sebenarnya bahwa kemenangan tidak hanya berdasarkan rekapitulasi. Hal ini sesuai UU. KPU yang eksplisit mematahkan dalil (semata kuantitas), melainkan dan terang benderang terdapat kalimat pada frase pasal 475 Pasal (2) UU. a quo, yakni faktor, “yang memengaruhi”.
Apa makna memengaruhi tersebut? Maka harus disanding serta dihubungkan dengan segala macam unsur-unsur, tentunya, di antaranya keberpihakan (penguasa birokrat yang seharusnya berlaku independen,) Termohon KPU. yang melakukan pembiaran atas cawe-cawe petinggi birokrat/ Penguasa adanya putusan MKMK (konspirasi atau berencana yang TSM), maka wajar secara progresif hakim menggunakan legal standing yurisprudensi dalam memutus sesuai azas legalitas, yaitu progresivitas, dengan menghubungkan yurisprudensi Pemilu Ulang Pilkada Jawa Timur pada tahun 2008″ selebihnya adalah memutus berdasarkan pertimbangan, dan atas dasar:
