“Wapres baru dengan strategi baru, terobosan baru dan paradigma baru harus mampu mengoordinasikan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan enam perwakilan provinsi se-Tanah Papua di dalam program percepatan pembangunan Otsus Papua,” tegas Velix.
Ia menilai seluruh unsur tersebut tidak boleh hanya menjalankan fungsi administratif secara pasif. Sebaliknya, setiap kementerian, lembaga, dan perwakilan daerah harus aktif mengambil inisiatif serta merumuskan terobosan percepatan pembangunan berdasarkan perspektif dan kebutuhan masyarakat Papua.
Wapres Diminta Hadir Langsung dan Mendengar Aspirasi Orang Papua
Berpengalaman dalam perencanaan pengembangan wilayah di Kementerian PPN/Bappenas, Velix menilai pembangunan Papua tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan yang dirumuskan dari pusat pemerintahan.
Menurutnya, kehadiran langsung pemimpin negara di tengah masyarakat Papua merupakan bagian penting dalam membangun kepercayaan dan memperkuat hubungan pemerintah dengan rakyat.
Ia menegaskan, masyarakat Papua membutuhkan pemimpin yang bersedia duduk bersama, mendengarkan aspirasi, memahami persoalan, serta merasakan langsung kehidupan masyarakat di Tanah Papua.
“Jika Wapres dapat hadir secara langsung, duduk bersama orang Papua, mendengarkan dengan hati, dan memahami pikiran serta perasaan mereka yang paling dalam, itu berarti pemerintah telah memenangkan hati orang Papua,” ujarnya.









