Selain itu, sebagai Ketua Badan Pengarah Papua, Wakil Presiden juga memiliki tanggung jawab mengoordinasikan pencapaian agenda pembangunan Papua selama 25 tahun sebagaimana tertuang dalam Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua 2022–2041 dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua 2025–2029.
Koordinasi tersebut perlu dilakukan melalui harmonisasi, sinkronisasi, koordinasi, dan evaluasi berbagai program pembangunan yang terangkum dalam tiga agenda utama, yakni Papua Sehat, Papua Pintar, dan Papua Produktif.
Velix menegaskan, seluruh agenda tersebut harus diarahkan pada pembangunan kepercayaan atau trust building yang berkelanjutan antara pemerintah dan masyarakat Papua.
Ia berharap momentum pergantian Wakil Presiden tidak sekadar menjadi perubahan kepemimpinan, tetapi juga menghadirkan perubahan paradigma dalam melihat dan menyelesaikan berbagai persoalan di Tanah Papua.
Mengutip pesan mendiang Gubernur Papua Barat, Abraham Octavianus Atururi, Velix mengingatkan pentingnya keberanian untuk memulai perubahan demi masa depan Papua.
“Kalau bukan sekarang kapan lagi, kalau bukan kita siapa lagi!” tandas Velix.
Baginya, masa depan Papua tidak cukup dibangun melalui besarnya anggaran dan banyaknya program pemerintah. Lebih dari itu, pembangunan harus mampu menghadirkan keadilan, kesejahteraan, penghormatan terhadap hak masyarakat adat, serta perdamaian yang benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat Papua.









