Menurut Faldo, mural yang menampilkan visual mirip Presiden Joko Widodo dibenarkan, bila memiliki Izin. Akan tetapi bila tidak, maka sama dengan melawan hukum dan sewenang-wenang.
Beka merespons cuitan itu dengan mengatakan, bahwa Komnas HAM telah memiliki standar, norma, dan pengaturan soal kebebasan berpendapat, serta berekspresi, termasuk ekspresi seni.
Peraturan itu, ujarnya, bisa diunduh dan dijadikan panduan kebijakan negara, supaya ukuran yang digunakan bukan perasaan tersinggung atau tidak.
Sebelumnya, publik dibuat heboh dengan adanya mural mirip wajah Jokowi di kawasan Batuceper, Kota Tangerang, Banten. Tidak lama setelah itu, aparat menghapus mural tersebut.
Murah tersebut menampilkan visual gambar mirip wajah Presiden Joko Widodo. Pada bagian mata, wajah itu ditimpa dengan kelir merah dan ditulis 404: Not Found.
(red/bisnis)




