Warga Desak Polres SBB Tuntaskan Kasus Dugaan Korupsi DD dan ADD Waisamu

oleh -7 Dilihat
Kasat Reskrim Polres SBB, IPTU Boyke Nanulaitta, S.H., saat dikonfirmasi Porostimur.com pada Jumat (20/11/2026), menyampaikan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat SBB, nilai kerugian keuangan negara dalam perkara DD dan ADD Waisamu mencapai Rp132.384.299,50.

Inspektorat Temukan Kerugian Negara Rp132,3 Juta

Desakan warga tersebut menguat setelah Kasat Reskrim Polres SBB, IPTU Boyke Nanulaitta, S.H., saat dikonfirmasi Porostimur.com pada Jumat (20/11/2026), menyampaikan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat SBB, nilai kerugian keuangan negara dalam perkara DD dan ADD Waisamu mencapai Rp132.384.299,50.

Nilai tersebut menjadi perhatian masyarakat karena anggaran desa semestinya dikelola untuk mendukung pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan warga.

FT meminta penyidik menelusuri seluruh temuan Inspektorat, mulai dari penggunaan anggaran, dokumen pertanggungjawaban, hingga pihak-pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan pengelolaan dana tersebut.

Ia juga mengingatkan agar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tidak dijadikan alasan untuk mengabaikan proses hukum apabila ditemukan bukti yang mengarah pada tindak pidana.

Menurut FT, SPTJM merupakan bagian dari mekanisme pertanggungjawaban administratif. Namun, keberadaan dokumen tersebut tidak menghilangkan kewajiban penegak hukum untuk memproses dugaan tindak pidana apabila unsur-unsurnya terpenuhi.

Baca Juga  MHK Desak Pomdam XV/Pattimura Buka Bukti 1,7 Ton Merkuri, Dandim SBB Ikut Disorot

Warga Minta Proses Hukum Tetap Berjalan

FT turut merujuk Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

No More Posts Available.

No more pages to load.