Ketentuan tersebut mengatur bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana korupsi.
Atas dasar itu, ia meminta Polres SBB memastikan setiap temuan dalam LHP Inspektorat ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum. Pemeriksaan, kata dia, perlu dilakukan secara menyeluruh agar tidak ada aspek pengelolaan anggaran yang terlewat.
“Jangan sampai masyarakat melihat ada temuan kerugian negara, tetapi tidak ada kepastian hukum. Kami meminta Polres SBB serius dan transparan menangani perkara ini,” ujarnya.
Selain meminta penuntasan perkara, FT berharap kepolisian menyampaikan perkembangan penanganan kasus kepada publik. Menurutnya, masyarakat perlu mengetahui sejauh mana hasil pemeriksaan Inspektorat telah ditindaklanjuti dalam proses penyelidikan maupun penyidikan.
Ia menilai persoalan DD dan ADD Waisamu bukan sekadar urusan administrasi atau pengembalian uang, melainkan menyangkut pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan negara.
Kini, masyarakat menanti tindak lanjut Polres SBB atas temuan kerugian negara sebesar Rp132,3 juta tersebut. Meski penetapan tersangka harus didasarkan pada kecukupan alat bukti dan terpenuhinya unsur pidana, warga berharap penanganan perkara berjalan transparan, profesional, dan memberikan kepastian hukum.









