Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Jadi Pertimbangan
Watubun menegaskan, pemerataan pembiayaan bukan berarti seluruh daerah mendapatkan alokasi dalam jumlah yang sama.
Menurut dia, terdapat sejumlah indikator yang perlu menjadi dasar dalam menentukan besaran pembiayaan, terutama kebutuhan pembangunan, luas wilayah, jumlah penduduk, serta karakteristik geografis masing-masing daerah.
“Pembagian dan distribusi dana pinjaman SMI ini harus dilakukan secara merata. Bila ada daerah yang belum ter-cover secara baik, maka bisa ter-cover juga lewat pinjaman daerah yang bersumber dari PT Bank Maluku sebesar Rp95 miliar,” ujarnya.
Ia meminta agar seluruh 11 kabupaten/kota di Maluku masuk dalam pertimbangan distribusi pembiayaan tersebut.
Daerah dimaksud yakni Kabupaten Maluku Tengah, Maluku Tenggara, Seram Bagian Timur, Kepulauan Aru, Buru, Buru Selatan, Seram Bagian Barat, Maluku Barat Daya, Kepulauan Tanimbar, serta Kota Ambon dan Kota Tual.
“Intinya, pembagian pembiayaan harus mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik masing-masing wilayah. Sejumlah indikator seperti luas wilayah dan jumlah penduduk juga perlu menjadi dasar dalam menentukan porsi pembiayaan,” tegas Watubun.
Ia menambahkan, seluruh wilayah memiliki kebutuhan pembangunan yang berbeda. Karena itu, prinsip pemerataan perlu diterapkan berdasarkan indikator yang terukur, bukan semata-mata membagi anggaran dalam jumlah yang sama.










