”Kami juga sadar dengan adanya kesulitan keuangan pada jajaran Pemerintah Provinsi Maluku akibat dari serapan dana yang besar untuk penagananan Covid-19 ini.
Tapi tahapan pemilu di empat kabupaten ini harus tetap berjalan, sehingga tidak boleh alasan bahwa tidak ada anggaran sehingga tahapan itu ditiadakan. Sehingga pembahasan Komisi I DPRD tadi dengan harapan bahwa dalam waktu tidak terlalu lama, masalah ini harus dituntaskan, supaya seluruh tahapan memyangkut dengan pilkada di empat kabupaten tetap berjalan dengan baik,” jelasnya.
Dengan lantang Wenno juga menegaskan bahwa alokasi anggaran dimaksud dirasionalisasi dan bukan ditiadakan.
Dimana, hal ini ditegaskan untuk menghilangkan isu tentang adanya pemotongan anggaran oleh pemerintah daerah.
”Perlu kami tegaskan di sini, bahwa rasionalisasi berarti alokasi anggaran tidak harus ditiadakan, sehingga KPUD juga dapat menyelanggarakan pemilu itu sendiri,” tegasnya.
Ditambahkannya, alokasi anggaran yang diusulkan ini jika dirasionalisasi bisa saja menjadi berkurang atau juga bertambah.
”Dirasionalisasi, jadi bisa saja nanti anggaran bisa lebih, karena angka yang pasti kan belum bisa dihitung. Nanti setelah rapat itu, baru mereka menghitung dan menentukan angka yang pas itu seperti apa,” pungkasnya. (Liehu)
