Wenno : Anggaran Pilkada Serentak Harus Dirampungkan Dalam APBD 2020

oleh -20 views
Link Banner

Porostimur.com | Ambon : Salah satu kendala belum tuntasnya alokasi anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 yang sedianya digelar pada 4 kabupaten di Maluku yakni alokasi anggaran dimaksud belum dirampungkan dalam batang tubuh Anggaran Pendapatan Badan Daerah (APBD) tahun 2020.

Hal ini dibenarkan Ketua Komisi I DPRD Provinsi Maluku, Yance Wenno,SH, dalam keterangannya kepada wartawan, di ruang kerjanya, Selasa (28/7).

”Komisi I DPRD Maluku pada rapat siang tadi dengan Pemerintah Provinsi Maluku yang diwakili Asiten I, Kepala Badan Penggelola Keuangan Daerah (BPKD) dan Komisioner KPUD Maluku terkait Permintaan Dana Penunjang bagi kegiatan KPUD Provinsi dalam rangka pemilu di empat kabupaten. untuk serapan dana agak kesulitan. Karena anggaran yang diminta KPUD ini belum dirampung dalam APBD tahun 2020, sehingga ini harus dibahas dan dapat persetujuan dari DPRD,” akunya.

Baca Juga  Seknas Samurai Desak KPK Usut Tuntas Dugaan Korupsi Gubernur Maluku Utara Terkait IUP

Adapun usulan anggaran sebesar Rp 6,9 milyar yang diajukan oleh Komisioner KPUD Maluku, akunya, akan dirasionalisasi dengan melibatkan instansi terkit termasuk pihaknya.

Link Banner

”Untuk angka realisasi pasti nanti Komisioner KPUD Maluku dengan pemerintah provinsi akan rasionerlisasi,” ucapnya. Belum rampungnya anggaran ini, jelasnya, diharapkan tidak menjadi kendala bagi penyelenggaraan Pilkada Serentak pada keempat kabupaten yakni Seram Bagian Timur (SBT), Buru Selatan (Bursel), Maluku Barat Daya (MBD) dan Kepulauan Aru.

”Kami juga sadar dengan adanya kesulitan keuangan pada jajaran Pemerintah Provinsi Maluku akibat dari serapan dana yang besar untuk penagananan Covid-19 ini.

Tapi tahapan pemilu di empat kabupaten ini harus tetap berjalan, sehingga tidak boleh alasan bahwa tidak ada anggaran sehingga tahapan itu ditiadakan. Sehingga pembahasan Komisi I DPRD tadi dengan harapan bahwa dalam waktu tidak terlalu lama, masalah ini harus dituntaskan, supaya seluruh tahapan memyangkut dengan pilkada di empat kabupaten tetap berjalan dengan baik,” jelasnya.

Dengan lantang Wenno juga menegaskan bahwa alokasi anggaran dimaksud dirasionalisasi dan bukan ditiadakan.
Dimana, hal ini ditegaskan untuk menghilangkan isu tentang adanya pemotongan anggaran oleh pemerintah daerah.

Baca Juga  Kritik Kemenkumham, Imanuel Cahyadi Pastikan Tidak Ada Dualisme GMNI

”Perlu kami tegaskan di sini, bahwa rasionalisasi berarti alokasi anggaran tidak harus ditiadakan, sehingga KPUD juga dapat menyelanggarakan pemilu itu sendiri,” tegasnya.

Ditambahkannya, alokasi anggaran yang diusulkan ini jika dirasionalisasi bisa saja menjadi berkurang atau juga bertambah.
”Dirasionalisasi, jadi bisa saja nanti anggaran bisa lebih, karena angka yang pasti kan belum bisa dihitung. Nanti setelah rapat itu, baru mereka menghitung dan menentukan angka yang pas itu seperti apa,” pungkasnya. (Liehu)