“Yang paling penting adalah jangan sampai masyarakat kemudian bertanya-tanya, perkara ini sebenarnya sampai di mana. Kalau masih menunggu hasil audit, tentu kita memahami itu bagian dari proses. Tetapi perkembangan penanganannya harus jelas,” ujarnya.
Ia menegaskan, dugaan korupsi yang berkaitan dengan penggunaan anggaran dalam jumlah besar harus mendapat perhatian serius karena menyangkut keuangan perusahaan daerah dan kepentingan publik.
Kejari Masih Tunggu Audit BPK
Sementara itu, Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambon hingga kini masih menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sebelum menetapkan tersangka dalam perkara tersebut.
Kasi Intel Kejari Ambon, Sudarmono, mengatakan hasil audit BPK menjadi salah satu dasar penting bagi penyidik untuk menentukan langkah hukum selanjutnya, termasuk penetapan tersangka.
“Tim masih terus menunggu hasil audit BPK RI hingga saat ini. Nanti kalau hasilnya sudah keluar, baru selanjutnya kita lakukan penetapan tersangka,” ujar Sudarmono, Minggu (16/8).
Menurut Sudarmono, audit tersebut diperlukan untuk memastikan besaran kerugian negara yang ditimbulkan dari dugaan penyimpangan dalam pengadaan pakaian dinas pegawai Bank Maluku-Malut.
Pihaknya, kata dia, juga terus memantau perkembangan proses audit yang dilakukan BPK. Namun, hingga kini Kejari Ambon belum memperoleh kepastian mengenai waktu penyelesaian penghitungan kerugian negara tersebut.










