Oleh: Dino Umahuk, Penulis, jurnalis senior dan sastrawan nasional
“Setiap kekuasaan selalu menemukan nama baru bagi orang-orang yang berani mengingatkan.”
Ada kata-kata yang tidak pernah benar-benar mati.Ia mungkin hanya terdiri atas dua suku kata, tetapi membawa beban sejarah yang panjang, darah yang tumpah, dan ingatan tentang sebuah bangsa yang pernah dijajah. Salah satunya adalah londo ireng.
Dalam sejarah Jawa, istilah itu bukan sekadar umpatan. Ia adalah vonis moral. Sebuah cap bagi pribumi yang memilih menjadi perpanjangan tangan kolonial ketika bangsanya sendiri sedang memperjuangkan kemerdekaan. Mereka tidak sekadar berbeda pendapat. Mereka dianggap berpaling dari tanah yang melahirkan mereka.
Karena itulah, ketika Presiden Prabowo Subianto kembali menghidupkan istilah itu dan menyematkannya kepada wartawan, jurnalis, pengamat, serta lembaga swadaya masyarakat, persoalannya bukan lagi soal pilihan diksi. Persoalannya adalah tentang cara kekuasaan memandang kritik.
Dalam demokrasi, kritik tidak pernah lahir dari kebencian. Ia lahir dari kepedulian.
Negara demokrasi tidak mengenal kewajiban mencintai pemerintah. Yang diwajibkan oleh konstitusi adalah mencintai republik.
Perbedaan itu sangat mendasar. Pemerintah datang dan pergi melalui pemilu. Republik tetap tinggal.
