Oleh: Yudi Latif, Pemikir Kebangsaan dan Kenegaraan
Ada yang ganjil dalam republik ini. Negara yang lahir dari perjuangan dan cita-cita kemerdekaan, serta diselenggarakan berdasarkan konstitusi, justru kerap diperlakukan dengan logika kepemilikan.
Birokrasi dibentuk untuk mengabdi kepada kepentingan publik, tetapi tak jarang dijalankan dengan naluri patronase. Jabatan disebut amanah, tetapi acap menjadi upeti; kewenangan disebut mandat, tetapi kerap menjelma alat transaksi. Meritokrasi menjadi hiasan pidato, sementara loyalitas kepada patron diam-diam menggeser loyalitas kepada institusi.
Ada ironi yang getir dalam republik ini. Para politisi sipil yang semestinya menjadi penjaga supremasi sipil justru sibuk menarik aparat negara ke dalam orbit kepentingan partisan. Mereka seolah lupa bahwa supremasi sipil bukanlah lisensi untuk menjadikan institusi negara sebagai perkakas kekuasaan. Ia adalah prinsip bahwa seluruh aparatur negara harus tunduk kepada konstitusi dan hukum, bukan kepada selera dan kepentingan patron politik.
Ketika birokrasi dipersonalisasi dan institusi dipolitisasi, batas antara pengabdian kepada negara dan kesetiaan kepada kelompok menjadi kabur. Persoalan ini menjadi semakin serius ketika merambah kepolisian.
