Porostimur.com, Jakarta – Mahkamah Agung (MA) membatalkan surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan setingkat SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan menyatakannya tidak sah serta batal demi hukum.
Putusan tersebut didasarkan pada penilaian bahwa dokumen pendidikan yang digunakan sebagai dasar penerbitan surat penyetaraan tidak membuktikan Gibran telah menyelesaikan pendidikan setingkat SMA atau sederajat di luar negeri.
Dalam Putusan Nomor 742 K/TUN/2026, MA menilai penerbitan surat penyetaraan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak memenuhi asas kecermatan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan.
Majelis hakim juga menilai Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta keliru menerapkan hukum ketika memeriksa gugatan yang diajukan H.M. Subhan.
Putusan kasasi yang dijatuhkan pada 30 Oktober 2026 tersebut kemudian mengabulkan permohonan Subhan sekaligus memerintahkan pejabat terkait mencabut Surat Keterangan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019.
Dalam pertimbangannya, MA menyoroti dokumen berupa certificate of attendance, academic records, dan explanation of grades yang digunakan dalam proses penyetaraan pendidikan Gibran.
