Hal serupa juga terjadi pada Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang menerima sekitar Rp61,584 miliar, serta Pemerintah Provinsi Maluku yang memperoleh sekitar Rp8,160 miliar, yang juga berasal dari komponen penyaluran kurang bayar.
“Karena itu, tidak tepat jika angka-angka tersebut dianggap sebagai Tambahan DAU Tahun Anggaran 2026,” ujarnya.
Di sisi lain, Anos menyoroti fakta bahwa seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Maluku justru memperoleh alokasi Tambahan DAU 2026.
Menurutnya, total tambahan yang diterima 11 kabupaten/kota di Maluku mencapai sekitar Rp577,88 miliar.
Fakta tersebut, kata dia, menunjukkan persoalan alokasi Tambahan DAU tidak sesederhana dipahami sebagai bentuk kurangnya perhatian pemerintah pusat terhadap Provinsi Maluku.
Minta TAPD Jelaskan Formula Penetapan DAU
Meski demikian, Anos menilai Pemerintah Provinsi Maluku tetap perlu memberikan penjelasan kepada DPRD terkait alasan tidak diperolehnya Tambahan DAU Tahun Anggaran 2026.
Ia meminta TAPD menjelaskan formula maupun variabel yang digunakan pemerintah pusat dalam menetapkan alokasi tersebut.
Beberapa aspek yang menurutnya perlu dipaparkan antara lain kondisi fiskal daerah, kebutuhan belanja pegawai, termasuk penggajian ASN dan PPPK, serta data yang menjadi dasar perhitungan pemerintah pusat.










