Menurut Anos, ketiga poin tersebut merupakan langkah tepat untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan yang selama ini dihadapi wilayah kepulauan.
“Hal ini merupakan langkah yang sangat tepat untuk menjawab tantangan pembangunan wilayah kepulauan yang memiliki karakteristik berbeda dengan daerah daratan,” ujarnya.
Dasar Hukum Percepatan Pembangunan
Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) dan Maluku Barat Daya (MBD) itu menegaskan, kehadiran Undang-Undang Daerah Khusus Kepulauan bukan sekadar perubahan nomenklatur, melainkan bentuk keadilan konstitusional bagi daerah kepulauan.
Menurutnya, regulasi tersebut akan menjadi dasar hukum untuk mempercepat pemerataan pembangunan, memperkuat konektivitas antarpulau, meningkatkan kualitas pelayanan publik, hingga mendorong kesejahteraan masyarakat.
“Sebagai daerah yang 92 persen wilayahnya adalah lautan, Maluku membutuhkan kebijakan afirmatif agar mampu mengejar ketertinggalan dan memaksimalkan potensi kelautan, perikanan, pariwisata, serta sumber daya alam secara berkelanjutan,” katanya.
Anos berharap perjuangan menghadirkan Undang-Undang Daerah Khusus Kepulauan mendapat dukungan seluruh pemangku kepentingan sehingga dapat segera disahkan.
“Semoga perjuangan ini mendapat dukungan seluruh pemangku kepentingan dan RUU Daerah Khusus Kepulauan segera disahkan menjadi Undang-Undang demi masa depan Maluku dan seluruh provinsi kepulauan di Indonesia,” pungkasnya.
