DPRD Maluku Diminta Jangan Hanya Jadi Penonton
Sahertian menilai karakter geografis Maluku membuat pembangunan di daerah ini memiliki tantangan yang berbeda dengan provinsi berciri kontinental.
Laut yang memisahkan pulau-pulau menyebabkan persoalan konektivitas, biaya pembangunan, pelayanan publik hingga distribusi barang dan jasa membutuhkan pendekatan kebijakan yang berbeda.
Karena itu, regulasi khusus mengenai daerah kepulauan dinilai penting agar kondisi geografis tidak terus menjadi hambatan dalam pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sahertian menegaskan DPRD Provinsi Maluku harus mengambil bagian dalam mengawal perjuangan tersebut.
Dukungan, kata dia, tidak cukup hanya datang dari Pemerintah Provinsi Maluku. Para anggota DPRD bersama partai politik masing-masing juga perlu membangun komunikasi dan langkah politik untuk memperkuat posisi Maluku dalam pembahasan di tingkat nasional.
Ia berpandangan, kekuatan politik daerah akan jauh lebih besar jika seluruh elemen memiliki agenda dan komitmen yang sama.
“Kalau ada penetapan undang-undang daerah kepulauan, kita berharap Maluku bisa menikmati apa yang menjadi kekhususan itu, sehingga banyak hal yang selama ini kita harapkan bisa didapatkan melalui kebijakan daerah,” katanya.
