Sahertian juga menilai momentum tersebut tidak boleh dilewatkan. Sebab, tanpa konsistensi dan tekanan politik yang terukur, kepentingan daerah kepulauan berpotensi kembali tersisih dalam kebijakan nasional.
Bagi Maluku, regulasi tersebut diharapkan menjadi pintu masuk bagi lahirnya kebijakan yang lebih adil terhadap daerah yang memiliki beban geografis berbeda.
Selama ini, pembangunan di wilayah kepulauan membutuhkan biaya dan pendekatan yang tidak sama dengan daerah daratan. Infrastruktur konektivitas, pelayanan dasar, transportasi laut hingga distribusi logistik harus menjangkau pulau-pulau yang tersebar.
Karena itu, Sahertian berharap seluruh elemen Maluku menjadikan perjuangan RUU Daerah Kepulauan sebagai agenda bersama, bukan sekadar isu politik pemerintah atau DPRD.
“Apabila regulasi mengenai daerah kepulauan berhasil diwujudkan, maka peluang bagi Maluku untuk mendapatkan kebijakan yang lebih sesuai dengan karakter wilayah dan kebutuhan masyarakat akan semakin terbuka,” tandas Sahertian.
(red/merindu)
Porostimur.com berkomitmen memberikan fakta jernih, terpercaya, dan berimbang. Simak berita dan artikel terbaru kami di: WhatsApp Channel porostimur.com
