“Tidak ada anggaran makan dan minum di Pendopo Sekretariat Daerah. Anggaran itu hanya ada di Pendopo Bupati dan Pendopo Wakil Bupati, yang dikelola Bidang Kerumahtanggaan,” jelasnya.
Audit Dinilai Perlu untuk Menjawab Polemik
Meski telah ada klarifikasi dari Bendahara Sekretariat DPRD SBB maupun Sekretaris Daerah, PERISAI SAI tetap meminta Kejati Maluku dan BPK RI Perwakilan Maluku melakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan anggaran di Sekretariat DPRD SBB.
Menurut Mujahidin, pemeriksaan tersebut diperlukan untuk memastikan seluruh penggunaan keuangan daerah telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sekaligus memberikan kepastian hukum serta menjawab berbagai polemik yang berkembang di tengah masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, Kejaksaan Tinggi Maluku maupun BPK RI Perwakilan Maluku belum memberikan tanggapan resmi atas desakan tersebut. Redaksi Porostimur.com tetap membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi bagi seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan ini sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
(Josian Kakisina)
Porostimur.com berkomitmen memberikan fakta jernih, terpercaya, dan berimbang. Simak berita dan artikel terbaru kami di: WhatsApp Channel porostimur.com
