Menurut Safaruddin, aparat penegak hukum harus membongkar seluruh mata rantai dugaan kejahatan tersebut, mulai dari pihak yang memerintahkan, pelaksana, pihak yang membantu, hingga sosok yang menerima dan menikmati manfaat dari informasi hasil penyadapan.
Ia menilai pengungkapan penerima manfaat merupakan bagian penting untuk mengetahui motif dan tujuan sebenarnya dari dugaan penyadapan terhadap Presiden.
” Tentunya kan klasifikasinya ada yang menyuruh, ada yang melakukan, ada yang membantu dan di sini ada yang menerima manfaat hasil sadapan ini, siapa orang itu yang penerima manfaat. Pak Listyo Sigit kan Kapolri, tidak ada urusan dengan partai politik, atasannya sendiri Presiden itu kan jabatan politik,” ujar Safaruddin dalam rapat kerja Komisi III DPR RI.
Safaruddin juga menyoroti dugaan aktivitas penyadapan yang berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026 dengan sasaran berbagai kalangan strategis.
Menurut analisisnya, aktivitas tersebut berpotensi menjadi bagian dari upaya sistematis untuk memetakan kondisi ekonomi, ideologi, politik, hingga keamanan negara guna mencari kelemahan Presiden.
Ia kemudian mengaitkan dugaan penyadapan tersebut dengan unsur makar sebagaimana diatur dalam Pasal 160 KUHP baru.
