Menurutnya, pola kerja fleksibel harus dibarengi dengan pengawasan, peningkatan kinerja, serta pemanfaatan teknologi agar tidak menjadi alasan menurunnya produktivitas aparatur.
“Pemerintah harus memastikan pelayanan publik tetap berjalan dengan baik sehingga masyarakat merasa aman dan nyaman,” pungkasnya.
Bagi Pemkot Ambon, WFH dengan demikian bukan sekadar pilihan untuk menekan pengeluaran pemerintah. Kebijakan tersebut juga menjadi salah satu cara menyesuaikan pola kerja aparatur dengan kondisi riil perkantoran yang belum mampu mengakomodasi seluruh ASN secara bersamaan.
Pemkot Ambon memastikan fleksibilitas kerja tersebut tidak boleh mengurangi tanggung jawab aparatur maupun hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik yang cepat, efektif, dan berkualitas.
(Josian Kakisina)
Porostimur.com berkomitmen memberikan fakta jernih, terpercaya, dan berimbang. Simak berita dan artikel terbaru kami di: WhatsApp Channel porostimur.com
