BPK Temukan Kesalahan Penganggaran Rp14,48 Miliar dan Masalah Aset di Pemkab Halmehera Selatan

oleh -39 Dilihat
BPK menemukan sejumlah kelemahan dalam sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu persoalan yang disorot adalah ketidaktepatan klasifikasi penganggaran pada 25 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dengan nilai mencapai Rp14.486.540.555,44.

Akibat kesalahan klasifikasi tersebut, realisasi Belanja Modal disajikan lebih rendah, sedangkan Belanja Barang dan Jasa disajikan lebih tinggi dengan nilai sebesar Rp14,48 miliar.

Kondisi ini mengindikasikan masih adanya kelemahan dalam proses perencanaan, penyusunan, dan pengendalian anggaran pada sejumlah perangkat daerah di lingkungan Pemkab Halmahera Selatan.

BPK Soroti Kesalahan Penganggaran dan Pengelolaan Aset Daerah

Selain persoalan klasifikasi anggaran, BPK juga menemukan ketidakakuratan informasi Aset Tetap milik Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan.

Dalam hasil pemeriksaannya, BPK mengungkapkan bahwa pemerintah daerah belum menyajikan informasi Aset Tetap dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) secara memadai. Pemerintah daerah juga dinilai belum melakukan kapitalisasi Aset Tetap sesuai pedoman pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).

Akibatnya, informasi yang tercatat dalam KIB belum dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai dasar pengambilan keputusan terkait pengelolaan aset daerah.

Baca Juga  Lebih dari 22 Ribu Anak Tewas di Gaza Sejak Perang Israel, 45 Ribu Lainnya Terluka

Persoalan ini menjadi perhatian karena pencatatan aset merupakan bagian penting dalam memastikan seluruh kekayaan daerah terdata secara akurat, memiliki kejelasan lokasi dan kepemilikan, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Atas dua temuan tersebut, BPK memberikan sejumlah rekomendasi kepada Bupati Halmahera Selatan untuk segera melakukan pembenahan.

No More Posts Available.

No more pages to load.