Terkait ketidaktepatan klasifikasi penganggaran, Bupati diminta memerintahkan kepala SKPD terkait agar melakukan pengendalian secara memadai dalam proses penyusunan APBD, khususnya memastikan kesesuaian klasifikasi Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa.
Sementara untuk persoalan aset, Bupati diminta memerintahkan Pengurus Barang pada SKPD terkait agar melakukan penginputan data secara lengkap ke dalam aplikasi e-BMD.
Data tersebut harus mencakup informasi luas, lokasi, serta bukti kepemilikan aset. Pengurus Barang juga diminta melakukan kapitalisasi terhadap pengeluaran setelah perolehan awal Aset Tetap sesuai ketentuan yang berlaku.
Opini WTP Bukan Jaminan Bebas Masalah
Temuan BPK tersebut menjadi catatan penting bagi Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan. Sebab, opini WTP merupakan penilaian atas kewajaran penyajian laporan keuangan berdasarkan kriteria pemeriksaan, bukan jaminan bahwa seluruh aspek pengelolaan keuangan dan aset daerah telah terbebas dari kelemahan.
Dengan demikian, keberhasilan mempertahankan opini WTP harus diikuti pembenahan nyata terhadap persoalan yang ditemukan auditor negara.
Ketidaktepatan klasifikasi anggaran pada 25 SKPD dan belum optimalnya pencatatan aset daerah menunjukkan masih perlunya penguatan sistem pengendalian intern, peningkatan kapasitas pengelola keuangan, serta pengawasan terhadap administrasi Barang Milik Daerah.









