Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan kini dituntut tidak sekadar mempertahankan predikat WTP, tetapi juga memastikan seluruh rekomendasi BPK ditindaklanjuti secara serius dan terukur.
Langkah tersebut penting agar pengelolaan keuangan daerah semakin tertib, transparan, dan akuntabel, sekaligus memastikan setiap aset milik daerah tercatat dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dokumen hasil pemeriksaan tersebut ditandatangani di Ternate pada 26 Mei 2026 oleh BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara.
(red)
Porostimur.com berkomitmen memberikan fakta jernih, terpercaya, dan berimbang. Simak berita dan artikel terbaru kami di: WhatsApp Channel porostimur.com









