Politisi Partai Gerindra dari Daerah Pemilihan Maluku ini mengatakan, Dana Khusus Kepulauan nantinya harus dirancang sebagai instrumen yang melengkapi skema fiskal yang telah tersedia.
Karena itu, formulasi tersebut tidak boleh dilakukan secara serampangan. Skema pendanaan harus diselaraskan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan maupun mekanisme pembiayaan.
Bagi Alimudin, persoalan ini justru menjadi salah satu ujian utama RUU Daerah Kepulauan.
Sebab, undang-undang yang nantinya lahir tidak boleh hanya menjadi dokumen normatif tanpa daya dorong nyata terhadap pembangunan di daerah kepulauan.
Jangan Lagi Pakai Kacamata Daratan
Alimudin menilai selama ini pembangunan nasional kerap lebih mudah dibaca menggunakan perspektif daratan. Padahal, Indonesia memiliki karakter geografis sebagai negara kepulauan dengan persoalan yang jauh lebih kompleks.
Pembangunan jalan, misalnya, tidak selalu cukup menjawab persoalan konektivitas. Di wilayah kepulauan, konektivitas juga berarti pelabuhan, transportasi laut, kapal perintis, akses antarpulau, jaringan komunikasi serta biaya distribusi barang dan jasa.
Begitu pula dengan pelayanan publik. Jarak geografis dapat membuat masyarakat di pulau-pulau kecil menghadapi biaya dan waktu yang lebih besar hanya untuk memperoleh layanan dasar.









