Karena itu, menurut Alimudin, RUU Daerah Kepulauan harus mampu melahirkan paradigma pembangunan yang melihat daratan, pesisir, laut dan pulau-pulau kecil sebagai satu kesatuan.
Desain pembiayaan pun harus mengikuti kenyataan tersebut.
“Yang paling penting adalah bagaimana seluruh kementerian dan lembaga terkait memiliki persepsi yang sama. Kalau ini bisa kita selesaikan, terutama persoalan alokasi keuangan, saya optimistis proses pembahasan akan berjalan lebih cepat,” ujarnya.
Ia berharap koordinasi antara DPR, pemerintah, kementerian dan lembaga terkait dapat diperkuat sehingga setiap norma yang dirumuskan memiliki kepastian implementasi.
Dengan demikian, ketika undang-undang disahkan, pemerintah daerah tidak lagi harus berhadapan dengan persoalan kewenangan dan pendanaan yang saling tumpang tindih.
Jangan Sampai Pembangunan Menggusur Hak Adat
Selain persoalan fiskal, Pansus RUU Daerah Kepulauan juga memberi perhatian terhadap masyarakat lokal, masyarakat pesisir dan masyarakat hukum adat.
Bagi Alimudin, agenda pembangunan kepulauan tidak boleh hanya berbicara tentang investasi, infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi. Ada masyarakat yang sejak turun-temurun telah hidup, mengelola dan menjaga ruang pesisir serta wilayah kepulauan.
Hak ulayat dan wilayah kelola masyarakat adat, menurut dia, harus ditempatkan sebagai bagian penting dalam desain regulasi tersebut.









