“Undang-undang ini tidak saja melakukan harmonisasi secara administrasi dan regulasi, tetapi juga melakukan harmonisasi terhadap sistem ekonomi, hak ulayat adat, serta kearifan lokal yang ada di daerah-daerah berbasis kepulauan,” tegasnya.
Penegasan itu menjadi penting karena pembangunan tanpa perlindungan terhadap hak masyarakat lokal berpotensi melahirkan persoalan baru.
Alih-alih menjadi instrumen pemerataan, kebijakan pembangunan justru bisa menciptakan konflik ruang, mempersempit akses masyarakat terhadap sumber daya serta mengancam keberlanjutan ekonomi lokal.
Karena itu, Alimudin berharap RUU Daerah Kepulauan nantinya mampu mempertemukan tiga kepentingan sekaligus: keadilan fiskal, percepatan pembangunan dan perlindungan masyarakat.
Ia optimistis pembahasan RUU tersebut dapat dituntaskan pada 2026 dengan tetap menjaga kualitas substansinya.
Jika regulasi ini benar-benar disahkan dan memiliki instrumen pembiayaan yang kuat, Alimudin berharap masyarakat kepulauan menjadi pihak pertama yang merasakan manfaatnya.
Mulai dari konektivitas antarpulau, pelayanan publik, infrastruktur, kesempatan ekonomi hingga perlindungan terhadap hak masyarakat lokal dan masyarakat adat.
“Targetnya, kita ingin undang-undang ini benar-benar hadir untuk masyarakat kepulauan. Karena itu, sangat optimistis bisa menyelesaikannya pada 2026 dengan tetap memastikan kualitas substansinya,” pungkas Alimudin Kolatlena.









