Oleh: Amirudin Irsad, Jurnalis porostimur.com
Beberapa waktu lalu, Kepala Desa Kukupang, Kecamatan Kepulauan Joronga, Kabupaten Halmahera Selatan, Fauzi Ibrahim, pulang dari Jatinangor. Di sana, ia mengikuti kegiatan retreat bagi kepala desa yang diselenggarakan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Acara itu diikuti oleh ratusan kepala desa dari berbagai daerah di Indonesia, dengan satu tujuan: memperkuat karakter, integritas, serta kepemimpinan berbasis pelayanan publik.
Namun bagi warga Kukupang, kegiatan ini bukan sekadar ajang pelatihan. Mereka menanti bukti—bukan hanya wacana—dari hasil pembelajaran yang dibawa sang kepala desa dari Jatinangor.
Belajar dari Jatinangor
IPDN dikenal sebagai kawah candradimuka bagi para calon pemimpin pemerintahan. Di sana, para peserta retreat dibekali dengan nilai-nilai kepemimpinan transformasional, strategi pemberdayaan masyarakat, dan prinsip tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel.
Jika dipahami dan diinternalisasi dengan baik, materi seperti ini bisa menjadi fondasi kuat untuk membangun sistem pemerintahan desa yang sehat dan berpihak kepada warga. Namun, seperti pepatah lama: “Ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah.”
Sepulang dari Jatinangor, Fauzi Ibrahim kini memikul ekspektasi besar. Bukan hanya dari pemerintah kabupaten atau rekan sesama kepala desa, tetapi dari masyarakat Kukupang sendiri—yang menantikan perubahan dalam pola kepemimpinan, pelayanan, dan transparansi anggaran di desanya.
