Argumen-argumen ini valid dan tidak bisa diabaikan begitu saja. Namun, kelemahannya pada sebagian kritik tidak dapat dijadikan alasan untuk melemahkan mekanisme kritik secara keseluruhan, sebagaimana berita palsu tidak dijadikan alasan untuk membatasi kebebasan pers secara umum. Yang dibutuhkan bukan penghapusan ruang kritik, melainkan kapasitas kelembagaan untuk memilah: mana kritik yang valid dan berbasis bukti, mana yang lemah metodologinya namun tetap layak dipertimbangkan, dan mana yang murni misinformasi yang perlu diklarifikasi secara terbuka. Kapasitas memilah inilah yang justru absen ketika seluruh kritik disamaratakan sebagai ancaman.
Risiko bagi Demokrasi Indonesia
Di Indonesia, beberapa pengamat tata kelola mencatat kecenderungan yang oleh literatur ilmu politik dikenal sebagai democratic backsliding , yakni penurunan kualitas demokrasi yang terjadi bukan melalui kudeta terbuka, melainkan melalui pelemahan bertahap terhadap checks and balances, penyempitan ruang gerak masyarakat sipil, dan menguatnya dominasi eksekutif dalam proses kebijakan. Istilah-istilah ini perlu digunakan dengan hati-hati agar tidak menjadi label kosong; yang lebih penting adalah menelusuri indikator konkretnya di lapangan, misalnya sejauh mana proyek strategis nasional dirumuskan tanpa konsultasi memadai dengan warga terdampak, atau sejauh mana lembaga pengawas independen memiliki ruang gerak yang cukup untuk menjalankan fungsinya tanpa tekanan politik.
