Oleh: Moksen Idris Sirfefa, Intelektual Papua
Sejarah Nahdlatul Ulama (NU) selalu menyeleraskan kepentingan jam’iyah (umat) dan kepentingan wathoniyah (bangsa) dalam satu tarikan nafas. Kehadiran NU yang tadinya tumbuh dari tradisi pesantren beraliran Aswaja (ahl sunnah wa al-jama’ah), kemudian merambah menjadi subkultur yang menginvasi medan praktek politik modern awal di Indonesia.
NU mengalami metamorfosa sejak era KH. Idham Chalid di masa Orde Lama sebagai partai politik hingga mendapat gempuran rezim Orde Baru dan terpaksa memfusi di dalam PPP tapi kemudian keluar dari PPP dan membentuk PKB di masa KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tepat di masa runtuhnya Orde Baru. Kiprah politik NU ini menjadikannya sebagai komunitas politik tersendiri yang hingga kini dioerhitungkan. NU tumbuh menjadi sebuah kekuatan civil society yang bergerak di bidang demokratisasi dan pembaruan pemikiran. Meskipun demikian, di NU masih tumbuh subur sentimen darah biru dan darah hijau. Hal ini yang membuat sebagian kalangan generasi muda dan jema’at NU masih terjebak dalam jeratan chauvinisme darah biru.
Oportunisme Ideal
Sejak Muktamar NU ke-20 di Surabaya tahun 1954, NU secara resmi menobatkan Bung Karno sebagai Waliyyul Amri Ad-Dharuri bi Asy-Syaukah, pemimpin yang memerintah secara efektif di masa darurat. Istilah ini diambil dari kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah karya Imam Al-Mawardi.
