Kehadiran delegasi Disdik Provinsi Maluku maupun Pemprov Maluku pada masing-masing sekolah, akunya, menunjukkan adany kontrol pihak Pemprov atas penyelenggaraan UN di Maluku.
”Mestinya kan paling tidak itu. Pada saat hari pertama pelaksanaan UNKP ini, harusnya ada pejabat dari Dinas yang membukanya, baik dari Dinas Pendidikan maupun pejabat di Pemprov, sehingga tidak terjadi kecemburuan dari sekolah-sekolah lain,” tegasnya.
Menurutnya, dengan adanya pendelegasian pejabat untuk pembukaan sampul UN, jelasnya, akan membantu menghilangkan kecemburuan pihak sekolah yang berada dalam wilayah Pulau Ambon, meskipun secara de jure berada dalam wilayah administratif Maluku Tengah (Malteng).
”Kita ini kan masuk wilayah Ambon dan memang berada di Kabupaten Malteng. Namun kita di Kecamatan Salahutu sini kan masih berada di wilayah pulau Ambon yang seharusnya ada Pejabat, Esalon II atau III lah yang datang membuka sampul Ujian Nasional ini sehingga rasa kecemburuan tidak ada agar pemeratahan atas kehadilan dalam pengawasan itu merata,” jelasnya.
Dengan adanya pendelegasian pejabat dari Disdik Maluku maupun Pemprov Maluku melakukan pembukaan sampul UN ke sekolah yang berada dalam wilayah Pulau Ambon, tambahnya, bukan saja memberikan pemerataan tugas dan tanggung jawab, namun mampu menghilangkan kecemburuan antar sekolah.
