Disdik terkesan hanya peduli sekolah dalam wilayah Kota Ambon

oleh -53 views
Link Banner

@Porostimur.com | Ambon : Usai sudah sepekan penyelenggaraan Ujian Nasional untuk tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) maupun Kejuruan (SMK) maupun sederajatnya.

Sayangnya, penyelenggaraan UNBK dan UNKP ini, menyisakan sebuah kisah pilu bagi jajaran SMA/SMK dan sederajatnya pada Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng).

Pasalnya, tidak satupun pejabat ataupun staf dari Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Maluku ataupun pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) yang didelegasikan untuk menyaksikan penyelenggaraan UN pada kecamatan ini.

Apalagi, kewenangan pengelolaan Sma/SMK ini sudah dilimpahkan dari Pemkab Malteng kepada Pemprov Maluku.

Tentu saja hal ini berbeda saat SMA/SMK masih berada di bawah kewenangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab), yang selalu mendelegasikan pejabatnya menghadiri pembukaan sampul UN saat dimulainya ujian dimaksud.

Baca Juga  Usir Dubes China, MUI Serahkan Rekomendasi Uighur ke Menlu

Mirisnya, hanya 1 staf dari Disdik yang ditugaskan membuka sampul UN pada salah satu sekolah saja, sedangkan sekolah lainnya, pembukaan sampul dilakukan oleh masing-masing kepala sekolahnya.

Hal ini dibenarkan oleh salah satu kepala sekolah (kepsek) yang enggan namanya diungkap, saat berhasil dikonfirmasi wartawan, Minggu (15/4).

”Memang untuk pembukaan sampul Ujian Nasional ini, dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku mengutus Kordinator Pengawas (Korwas) Provinsi untuk datang membuka sampul UKNP ini,” ujarnya.

Kehadiran delegasi Disdik Provinsi Maluku maupun Pemprov Maluku pada masing-masing sekolah, akunya, menunjukkan adany kontrol pihak Pemprov atas penyelenggaraan UN di Maluku.

”Mestinya kan paling tidak itu. Pada saat hari pertama pelaksanaan UNKP ini, harusnya ada pejabat dari Dinas yang membukanya, baik dari Dinas Pendidikan maupun pejabat di Pemprov, sehingga tidak terjadi kecemburuan dari sekolah-sekolah lain,” tegasnya.

Baca Juga  Kekuatan Luhut Bakal Terus Merosot Ke Bawah Lutut

Menurutnya, dengan adanya pendelegasian pejabat untuk pembukaan sampul UN, jelasnya, akan membantu menghilangkan kecemburuan pihak sekolah yang berada dalam wilayah Pulau Ambon, meskipun secara de jure berada dalam wilayah administratif Maluku Tengah (Malteng).

”Kita ini kan masuk wilayah Ambon dan memang berada di Kabupaten Malteng. Namun kita di Kecamatan Salahutu sini kan masih berada di wilayah pulau Ambon yang seharusnya ada Pejabat, Esalon II atau III lah yang datang membuka sampul Ujian Nasional ini sehingga rasa kecemburuan tidak ada agar pemeratahan atas kehadilan dalam pengawasan itu merata,” jelasnya.

Dengan adanya pendelegasian pejabat dari Disdik Maluku maupun Pemprov Maluku melakukan pembukaan sampul UN ke sekolah yang berada dalam wilayah Pulau Ambon, tambahnya, bukan saja memberikan pemerataan tugas dan tanggung jawab, namun mampu menghilangkan kecemburuan antar sekolah.

Baca Juga  Koordinator K2 Malut Sebut Jokowi Tak Adil

”Cobalah pemeratahan ke sekolah lain lagi supaya ada keadilan. Karena kalau langkah ini berjalan maka tidak bakal ada kecemburuan dari sekolah lain,” pungkasnya. (keket)