Ia menegaskan, keberhasilan APBD tidak semestinya hanya diukur dari seberapa besar anggaran yang berhasil dibelanjakan, tetapi dari seberapa besar dampak pembangunan yang dapat dirasakan masyarakat.
Karena itu, kebijakan anggaran 2027 harus diarahkan pada program-program yang benar-benar menjadi kebutuhan masyarakat.
Sejumlah sektor yang menjadi perhatian antara lain pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, peningkatan ekonomi masyarakat serta pembangunan infrastruktur untuk membuka keterisolasian wilayah.
Penguatan sektor-sektor produktif daerah juga dinilai penting untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.
Djufri turut menyoroti penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, ketergantungan yang terlalu besar terhadap transfer pemerintah pusat merupakan tantangan yang harus dijawab secara bertahap.
Optimalisasi potensi ekonomi daerah, peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap pajak dan retribusi, pengelolaan aset daerah secara produktif serta penciptaan iklim investasi yang sehat dan berkeadilan menjadi bagian dari upaya memperkuat fiskal daerah.
“Halmahera Barat memiliki kekuatan ekonomi yang besar, khususnya pada sektor pertanian, kehutanan, perikanan, perdagangan dan sektor produktif lainnya. Potensi tersebut harus kita kelola bukan hanya untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga untuk memperluas lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperkuat kemampuan fiskal daerah,” katanya.
