DPRD Kota Ambon Minta Walikota Evaluasi Camat Teluk Ambon

oleh -2 Dilihat

Dirinya mengaku setuju jika dalam pelayanan publik ada inisiatif untuk melakukan rapid, tetapi rapid yang disediakan oleh pihak kantor Kecamatan, bukannya menyuruh masyarakat untuk mengurus rapid sendiri, karena itu hanya akan memberatkan masyarakat dengan biaya rapid.

Terkait pelayanan publik, anggota legislatif dari partai Nasdem ini pun menandaskan, kebutuhan-kebutuhan pelayanan publik seperti pembuatan KTP, KK dan lain-lain itu wajib dilayani apalagi hanya sekedar membutuhkan tanda tangan. Tentunya pelayanan tersebut tetap dengan menerapkan prokes yang ketat. Ia juga mengatakan, akan berkoordinasi dengan pemerintah kota untuk membicarakan hal ini.

“Kita jangan terlalu berlebihan dengan kondisi ini, yang penting kita menerapkan prokes dan memberikan edukasi kepada masyarakat karena tugas kita adalah melayani rakyat. Jangan persulit masyarakat. Ini sebuah hal yang sangat keliru dilakukan oleh pihak Kecamatan dan ini harus dievaluasi bila perlu mendapat teguran dari Walikota kalau itu benar-benar terjadi. Harus diperbaiki dan rakyat harus dilayani. Segera saya akan melakukan koordinasi dengan pemerintah kota terkait hal ini”, tutupnya. (alena)

Baca Juga  BPK Temukan Kesalahan Penganggaran Rp14,48 Miliar dan Masalah Aset di Pemkab Halmehera Selatan

No More Posts Available.

No more pages to load.