Porostimur.com, Labuha — Kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat berdampak langsung pada alokasi Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan. Pada tahun 2026, anggaran Pokir untuk 30 anggota dewan dilaporkan mengalami penurunan signifikan.
Kepala Bagian Fasilitasi DPRD Halmahera Selatan Memet, menyebutkan bahwa besaran anggaran Pokir saat ini hanya tersisa sekitar Rp500 juta lebih untuk masing-masing anggota DPRD.
“Untuk tahun 2026 ini, dana Pokir 30 anggota DPRD Halmahera Selatan hanya sekitar Rp500 juta lebih. Penurunan ini akibat efek efisiensi dari pemerintah pusat sehingga dana Pokir anggota DPRD juga terkena dampaknya,” ujar Memet, Selasa (19/5/2026).
Dampak Efisiensi Hingga ke Daerah
Penurunan anggaran ini disebut sebagai imbas langsung dari kebijakan penghematan belanja negara yang diterapkan pemerintah pusat. Dampaknya merambat hingga ke daerah, termasuk pada program-program aspirasi yang diusulkan anggota DPRD melalui skema Pokir.
Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, nilai anggaran Pokir tahun ini dinilai jauh lebih kecil.
“Kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya, anggaran Pokir memang lebih besar. Sekarang sudah jauh menurun karena kebijakan efisiensi,” katanya.
Program Tetap Diusulkan ke OPD
Meski anggaran menyusut, anggota DPRD Halmahera Selatan tetap mengusulkan berbagai program pembangunan melalui Pokir ke sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).
