“Kalau satu hari saja bisa Rp4 juta, sebulan dan setahun berapa? Tapi hari ini saya tidak dapat satu pun data penerimaan itu,” katanya dengan nada kecewa.
Ari menegaskan, kegagalan mencapai target PAD bukan sekadar persoalan angka, melainkan cerminan ketidakmampuan membangun koordinasi lintas kewenangan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota.
“Saya minta jangan pernah malu untuk berkoordinasi demi kepentingan Maluku dan Kota Ambon. Kewenangan provinsi dan kota itu harus berjalan beriringan, bukan jalan sendiri-sendiri,” tandasnya.
Desakan pencopotan Kepala Disperindag Maluku ini menjadi peringatan keras DPRD terhadap buruknya tata kelola PAD serta potensi kebocoran pendapatan daerah. DPRD menilai, tanpa ketegasan eksekutif, PAD Maluku akan terus stagnan, sementara potensi ekonomi rakyat dibiarkan menguap tanpa arah. (keket)
Simak berita dan artikel terbaru di: WhatsApp Channel porostimur.com
