Permasalah selanjutnya, lanjut Jeffry, adalah masih rendahnya konektivitas dan layanan infrastruktur transportasi terutama yang mendukung rantai pasokan komoditas seperti distribusi logistik (supply chain); belum meratanya infrastruktur teknologi informasi; dan maasih terbatasnya akses terhadap sarpras pelayanan sosial dasar seperti pendidikan, kesehatan, perekonomian, perdagangan dan permukiman yang memadai.
“Kawasan perbatasan juga dihadapkan pada kenyataan bahwa belum meratanya pelayanan pemerintahan kecamatan dan desa di kawasan perbatasan,” ungkap Jeffry lagi.
Ia juga menjelaskan, pada aspek pengembangan kelembagaan pengelolaan BWN-KP terdapat permasalah yakni belum efektifnya hubungan kelembagaan horizontal, yakni antar-lembaga dalam pemerintah pusat dan dalam pemerintahan daerah.
Selanjutnya, belum efektifnya hubungan kelembagaan vertikal yakni hubungan antara pusat dan daerah. “Terutama belum efektifnya fungsi pengendalian, monitoring, serta evaluasi atas dampak pelaksanaan program/kegiatan,” urai Jeffry.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Harian (Plh.) Asisten Deputi Infrastruktur Pemerintahan (Asdep IP) Amrullah menjelaskan bahwa tujuan kegiatan ini Upaya mendongkrak atau mendorong kecamatan yang berada di perbatasan negara mengambil langkah/inovasi menciptakan “One Village One Product”
