“Bukan saja Polres SBB, Krimsus Polda Maluku juga harus berperan aktif dalam melakukan penindakan hukum secara tegas dan transparan,” tandasnya.
Julkipli mengaku heran karena hingga kini pihaknya belum pernah mendengar adanya penangkapan terhadap pelaku yang diduga mengedarkan merkuri di wilayah hukum Polres SBB.
“Kita tidak pernah mendengar atau mengetahui adanya penangkapan pelaku pengedar merkuri, sehingga kinerja Polres SBB dalam memberantas peredaran merkuri patut dipertanyakan,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat. Dugaan aktivitas jual beli merkuri terus menjadi pembicaraan, tetapi perkembangan penegakan hukum yang dapat diketahui publik belum terlihat secara jelas.
GPRM Desak Kapolri Evaluasi Kapolres SBB
Kritik GPRM tidak hanya diarahkan kepada aparat kepolisian di daerah. Organisasi tersebut juga meminta Kapolri melakukan evaluasi terhadap Kapolres SBB terkait penanganan dugaan pertambangan ilegal dan peredaran merkuri.
Julkipli menilai, pemberantasan aktivitas ilegal yang berpotensi membahayakan masyarakat membutuhkan keseriusan, pengawasan, dan tanggung jawab pimpinan kepolisian di daerah.
Ia meminta pimpinan Polri tidak membiarkan persoalan tersebut berlarut-larut tanpa kepastian penanganan.









