Kini, publik menunggu langkah konkret Polres SBB dan Ditreskrimsus Polda Maluku untuk menjawab berbagai kritik tersebut.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari Kapolres SBB maupun Ditreskrimsus Polda Maluku terkait desakan dan sorotan GPRM.
GPRM berharap dugaan peredaran merkuri dan aktivitas tambang sinabar ilegal di Luhu tidak terus menjadi persoalan tahunan tanpa penyelesaian yang jelas.
Penegakan hukum harus berjalan transparan dan tidak tebang pilih. Jika ditemukan bukti keterlibatan pihak-pihak yang berada di balik jaringan tersebut, siapa pun harus diproses sesuai hukum yang berlaku.
Jangan sampai masyarakat terus menanggung risiko pencemaran dan ancaman kesehatan, sementara dugaan jaringan perdagangan bahan berbahaya tidak pernah terungkap.
(Tim)
Porostimur.com berkomitmen memberikan fakta jernih, terpercaya, dan berimbang. Simak berita dan artikel terbaru kami di: WhatsApp Channel porostimur.com









