Porostimur.com, Jakarta – Pemerintah Provinsi Maluku tidak ingin kekayaan tambang emas Gunung Botak di Kabupaten Buru hanya dinikmati pihak luar. Pemerintah pusat didesak memberikan ruang dan kebijakan afirmatif agar masyarakat serta pengusaha lokal Maluku terlibat langsung dalam pengelolaan tambang tersebut.
Penegasan itu disampaikan Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa dalam Rapat Koordinasi Lintas Lembaga terkait penataan dan pengelolaan tambang Gunung Botak, yang berlangsung di Ruang Palapa, Kantor Kementerian Pertahanan RI, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Rapat tersebut menjadi bagian dari upaya menyinergikan langkah pemerintah pusat dan daerah menjelang kunjungan kerja Menteri Pertahanan RI ke Maluku pekan depan. Pertemuan itu sekaligus membahas tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan.
Di hadapan jajaran kementerian dan pimpinan institusi terkait, Hendrik menegaskan, penataan kawasan Gunung Botak tidak boleh hanya berorientasi pada penertiban aktivitas pertambangan ilegal. Lebih dari itu, kebijakan pengelolaannya harus mampu memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat Maluku.
“Masyarakat Maluku jangan sampai hanya menjadi penonton di wilayahnya sendiri yang memiliki sumber daya alam berlimpah. Apa pun skema pengelolaan yang nantinya diputuskan oleh negara untuk Gunung Botak, Pemerintah Daerah dan pelaku usaha lokal wajib dilibatkan secara aktif,” tegas Lewerissa.
