Di Halmahera Utara, misalnya, tercatat 256 siswa SMA dan 241 siswa SMK putus sekolah. Sementara Kota Ternate mencatat 172 siswa SMA dan 55 siswa SMK.
Di Pulau Morotai, terdapat 79 siswa SMA dan 85 siswa SMK yang tercatat putus sekolah. Bahkan, persentase putus sekolah pada jenjang SMK di daerah tersebut disebut mencapai sekitar 11,21 persen.
Bagi Iswan, angka-angka tersebut tidak boleh berhenti sebagai statistik dalam dokumen pemerintah.
Di balik setiap angka terdapat anak yang kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan keluarga yang berhadapan dengan persoalan sosial maupun ekonomi.
“Jangan hanya melihat pembangunan fisik dan angka pertumbuhan ekonomi. Ukuran keberhasilan pemerintah juga harus dilihat dari bagaimana memastikan anak-anak kita tetap sekolah dan memperoleh pendidikan yang layak,” ujarnya.
Karena itu, Iswan mendorong pemerintah memiliki data by name by address terhadap anak-anak yang mengalami putus sekolah.
Data tersebut, menurut dia, penting untuk mengetahui siapa anak yang berhenti sekolah, di mana mereka berada, apa penyebabnya, serta intervensi seperti apa yang dibutuhkan agar mereka dapat kembali memperoleh akses pendidikan.
Persoalan akses juga menjadi perhatian, terutama bagi anak-anak yang tinggal di wilayah kepulauan dan daerah yang sulit menjangkau fasilitas pendidikan.
