Porostimur.com, Sofifi – Hari pertama pleno rekapitulasi hasil pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Maluku Utara pada Pilkada 2024 yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara, di Sofifi, Kamis (5/12/2024), diwarnai aksi unjuk rasa.
Massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Maluku Utara (AMMU) kembali melakukan demonstrasi di kantor Komisi Pemilihan Umum atau (KPU) Maluku Utara yang terletak di jalan KM 40, Sofifi, Kota Tidore Kepulauan, sekitar pukul 04.00 WIT.
Massa aksi membentangkan sejumlah spanduk yang berisi tudingan keterlibatan sejumlah pejabat dalam politik praktis.
Dalam orasinya mereka mendesak KPUD Maluku Utara menghentikan proses pleno rekapitulasi, sebab, diduga telah terjadi kecurangan, terjadinya money politics dan keberpihakan pejabat daerah kepada calon tertentu.
Koordinator aksi, Abdul Haris dalam orasinya mengatakan, Maluku Utara saat ini ‘Darurat Demokrasi’, karena Pilgub Maluku Utara yang semula diharapkan berjalan sesuai dengan nilai-nilai demokrasi, ternyata telah dirusak oleh segelintir orang.
“Berbagai kecurangan terbukti telah menciderai proses demokrasi dan telah memasung hak-hak politik warga Maluku Utara. Intimidasi, politik uang, kecurangan di TPS, hingga keberpihakan pejabat pusat dan daerah kepada calon tertentu, telah mengangkangi azas Pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat,” tegasnya.
